Wawancara Rahmat Effendi PLT Walikota Bekasi Rahmat Effendi : ‘ Diam adalah Emas, saatnya Kita harus Kerja Keras Sekarang’ Ditengah upaya mengkonsolidasikan birokrasi pemkot Bekasi pasca kasus hukum yang menimpa pejabat walikota sebelumnya, sejumlah persoalan seperti interpelasi yang dilakukan sebagian anggota DPRD menghadang PLT Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Kabar Bekasi menemui Rahmat Effendi, berikut petikan wawancaranya: Bagaimana anda melihat kondisi pemerintah Kota Bekasi saat ini,apa yang sedang terjadi ? Kondisi Kota Bekasi mengalami degradasi yang luar biasa, tetapi kita berharap dan berikhtiar seluruh aparatur sanggup untuk melakukan perubahan-perubahan. Perubahan itu dalam bentuk perubahan karakter, perubahan budaya dalam pelayanan publik. Karena kita khan abdi masyarkat, yang harus melayani publik kita. Oleh karena itu kami mencanangkan adanya pengimplementasian pakta integritas secara lebih berkualitas, guna membangkitkan sinergi kinerja antar unit yang ada, dalam memaksimalkan peran masing-masing. Kondisi yang ada pasca kasus yang menimpa walikota terdahulu (Mochtar Mohammad-red) menyebabkan kita selaku pejabat merasa terpojok dalam fungsi-fungsi eksekutif kami. Namun demikian bagi saya hal yang terpenting bagi saya untuk tetap mengatasi tantang roda pemerintahan kota bekasi ini denganterus bekerja dengan baik. Istilahnya diam itu adalah emas, kami ingin tunjukkan eksistensi kami dengan bekerja untuk masyarakat lebih keras. Apa yang anda maksud dengan degradasi itu ? Degradasi itu terjadinya penurunan kinerja yang luar biasa, dimana tahun 2009 yang kita harapkan ini wajar tanpa pengecualian dari progres pengelolaan keuangan ternyata disclaimer tanpa catatan. Begitu juga di tahun 2010 yang seharusnya filosofis landasanya mendapatkan wajar tanpa pengecualian ternyata APBD kita hampir gagal bayar dengan adanya pendapatan yang salah prediksi di 2009-2010 sehingga menimbulkan koreksi APBD yang besar-besaran, dan terakhir penyelamatan melalui perubahan anggaran di tanggal 23 desember, dan itupun tidak bisa kita lakukan apa-apa, karena memang 23 desember kita tidak bisa berbuat karena tahunnya sudah mau tutup buku sehingga menimbulkan masalah di tahun 2011. Persoalan ini terus bergulir, ada semacam redwed yang begitu intens maka di 2011 saya canangkan pada ulang tahun Kota Bekasi yang ke 14, pertama pertahankan adipura, kedua tingkatkan disiplin kerja bagian dari pakta integritas, yang ketiga pencanangan tahun kejujuran, ini adalah modal dasar dalam pengelolaan pemerintahan Kota Bekasi kedepan, tidak melupakan visi misi cerdas, sehat dan ikhsan. Apa alasan yang begitu kuat melandasi pentingnya pencanangan pakta integritas di Kota Bekasi? Pakta integritas kita canangkan karena terjadi proses penyelenggaraan pemerintahan yang luar biasa, tadi saya sampaikan WTP yang kita harapkan terjadi disclaimer, terjadi pula beberapa masalah hukum terhadap aparatur pemerintah kota bekasi, sehingga itu kita ingin membangun dan menata kembali. Kita memberdayakan diri melalui penegakan integritas, semacam integrity land yang dibangun oleh transparansi Indonesia. Bagaimana anda mensosialisasikan pakta integritas ini, sehingga pakta integritas ini menjadi nilai baru yang dianut oleh PNS di Kota Bekasi? Implementatifnya melalui kontrak kerja yang kita bikin, dengan reposisi sekarang kita minta kepada para SKPD itu untuk melakukan kotrak kinerja, kita beri waktu 3 bulan. Yang kedua kita juga canangkan kalau kemarin intensitas peningkatan tahun kejujuran, sekarangpun kita laksanakan di sekolah-sekolah menengah umum. Di tahun 2012 itu kita akan canangakan pada sekolah-sekolah dasar, artinya membangun komitmen integritas melalui tahun kejujuran ini secara sistemik yang pada akhirnya adalah selesai pada 2013 kami mempertanggungjawabkan visi Bekasi cerdas, sehat dan ikhsan itu wujudnya adalah membangun karakter budaya masyarakat Bekasi yang relijius dengan komitmen integritas yang lebih berkualitas. Anda banyak bicara soal pentingnya kejujuran dan kesederhanaan terkait dengan pakta integritas yang anda canangkan. Apa pentingnya anda tanamkan nilai-nilai baru soal pakta integritas, profesionalisme, kesederhanaan, kejujuran bagi PNS pemkot ? Di bangunnya pakta integritas adalah untuk menjawab persoalan-persoalan selama ini, ternyata banyak sekali persoalan-persoalan karena attitude, tingkah laku dan budaya, inilah kerangka berpikir kita dalam rangka melaksanakan pakta integritas itu. Contohnya sekarang ini, hal kecil soal kedisiplinan. Menurut saya bagian dari bagaimana membangkitkan sinergisitas kita sebagai seorang pegawai, karena disiplin itu akan tumbuh rasa tanggungjawab, karena tumbuh rasa tanggung jawab, persoalan-persoalan yang selama ini terabaikan dan tidak terkoordinasikan dengan baik maka akan diselesaikan dengan setahap demi tahap, sehingga membuka alur dari responsibility dari seluruh pemegang otoritas kebijakan dari SKPD yang ada. Memang tidak ringan mengangkat nilai-nilai ini. Karena yang kita bangun menyangkut persoalan moral. Sampai saya bilang, kalau kemarin kalian bisa makan daging 4 potong, sekarang cukup 2 potong dengan kondisi seperti ini. Karena kita ingin membangkitkan bagaimana proses nilai kejujuran ini di bangun. Kalau jujur 0 % itu mungkin sangat sulit, tapi kita yakin kita kembalikan kepada nilai-nilai aqidah keyakinan kita bahwa itulah sebenarnya yang ingin dituju. Apalagi yang sekarang ini sedang digembar-gemborkan yakni reformasi birokrasi, clean government, good government, ini akan omong kosong kalau tidak dibentuk budayanya, tidak dibentuk moralnya. Oleh karena itu pakta integritas adalah modal dasar dalam rangka menuju pemerintahan yang transparan dan pemerintahan yang baik. Bagaimana secara konkret supaya PNS itu sanggup menjalankan nilai-nilai itu? Konkritnya sekarang pendekatannya adalah dengan melakukan pendekatan pertemanan, pendekatan silahturahmi, evaluasi kinerja sesuai kompetensi. Sehingga ketika kita menempatkan orang tersebut sesuai dengan kemampuannya, kompetensinya dan integritasnya. Itulah tahapan-tahapan yang semestinya. Ya mungkin memerlukan waktu yang panjang, mudah-mudahan ini menjadi landasan yang penting bagi masa tugas saya yang tinggal beberapa bulan lagi. Ketika anda menggantikan walikota terdahulu karena kasus hukum yang dihadapinya, anda harus melakukan konsolidasi di tingkat birokrasi pemkot. Belum apa-apa tantangan interpelasi oleh sejumlah kalangan politisi menghadang anda. Bagaimana anda menilai soal interpelasi ini ? Saya melihat ada perbedaan atau ada persepsi yang berbeda, ada pandangan yang berbeda antara legislatif dengan eksekutif, kalau dari kacamata eksekutif landasan hukumnya sudah jelas. Dari sejak kami mendapatkan mandat pelaksana tugas walikota, terus kami mengajukan permohonan rotasi dan promosi guna mengkonsolidasi dan mengisi kevakuman administrasi birokrasi, sampai kepada keluarnya keputusan Gubernur, sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang seharusnya. Kita tahu Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, saya yakin Gubernur pun tidak akan gegabah dalam memberikan keputusan itu, oleh karena itu landasan hukumnya itu kami anggap sudah tepat dan benar. Namun, sayangnya hal ini dipersepsikan secara berbeda, dengan melakukan pengajuan hak interpelasi oleh anggota DPRD. Baiklah, itu adalah bagian dari hak DPRD untuk menanyakan, kita akan sampaikan prosesnya melalui rapat paripurna kalau itu terus bergulir diminta oleh DPRD. Sebelumnya kita sudah jelaskan di komisi A bahwa landasan ini dalam rangka mempercepat proses APBD yang sudah bulan ke 6 ini belum kita laksanakan, pada akhirnya adalah peningkatan kinerja juga. Bagi saya, sesungguhnya kita jangan terlalu terjebak pada ego politik kelompok, karena kita perlu prioritaskan segera penyelenggaraan birokrasi kita. Kita harus segera lakukan fungsi-fungsi birokrasi untuk membangun Kota Bekasi. Ada yang menilai bahwa soal interpelasi ini buntut persaingan pribadi anda dengan walikota terdahulu, bagaimana tanggapan anda? Bisa saja meraka atau teman-teman lain mengangggap demikian, pada prinsipnya kami tidak pernah terjadi sesuatu yang luar biasa. Dinamika saya dengan pak wali sebelumnya (Mochtar Mohammad-red) saya anggap biasa dalam kontek perbedaan pandangan. Hal semacam itu sebenarnya harus saling mengisi dalam kerangka menyatukan satu kebijakan sinergis untuk membangun masyarakat Kota Bekasi. Artinya komunikasi yang kami bangun selama ini adalah komunikasi interaktif, bagaimana kebijakan-kebijakan itu berjalan yang pada akhirnya proses kebijakan itu bermanfaat terhadap masyarakat. Kalau selama ini ada yang menganggap terjadi perseteruan saya dengan beliau, apa lagi sampai masuk ke ranah hukum, saya kira harus diletakkan sesuai pada tempatnya. Kalau kita berbicara tentang hukum itu bukan wilayah saya. Biarlah ranah ini ditangani mereka yang memiliki tugas dan tanggung jawab di ranah ini. Namun sesungguhnya pada proses perjalanan selama ini kami sering bertemu bahkan beberapa kali kami minta untuk diskusi, artinya silaturahmi dan komunikasi tetap kami jaga. Anda sekarang sepertinya bekerja sendirian, bagaimana perasaan anda harus sendirian bekerja mengatasi tantangan ini Kalau kita lihat beban nya sekarang memang luar biasa, oleh karena saya berharap kepada semua pihak harus melihat kondisi Kota Bekasi seperti ini. Kita membutuhkan saling sinergi. Pada akhirnya saya berharap kita mampu memerankan maksimal peran ini, mandat kewenangan yang diberikan oleh mendagri untuk mengatur pemerintahan. Pada prinsipnya adalah pemerintahan terus berjalan jangan sampai stagnant, karena kalau sampai stagnant masyarakat yang menanggung akibatnya. Masyarakat memiliki harapan banyak di Kota Bekasi ini. Kita lihat banyak jalan-jalan yang rusak, bagaimana rencana-rencana pembangunan yang akan datang? Saya kemarin hitung ulang ada 273 ruas jalan yang diluar jalan provinsi dan jalan negara, yang negara itu adalah Jln. Sultan Agung, Jln. A. Yani dan Jln. Cut Mutia. Sedangkan jalan provinsi ada beberapa ruas, itu yang kami ingin pandangannya sama oleh dengan DPRD, persepsinya harus sama bahwa ini menjadi bagian prioritas untuk dilaksanakan, karena perkembangan ekonomi dan arus transportasi tidak terlepas dari kondisi infrastruktur di Kota Bekasi. Orientasi di tahun 2011 ini, program-program infrastruktur ke PU an itu lebih banyak domain di jalan-jalan lingkungan, secara tidak langsung menimbulkan tarikan ekonomi dalam rangka kelancaran infrastruktur yang ada. Oleh karena itu di tahun 2012 ini sasaran utamanya adalah memperbaiki jalan-jalan kolektor alteri yang ada, menghubungkan kecamatan dengan kelurahan, kecamatan satu dengan kecamatan lainnya, dalam kontek wilayah kota Bekasi.
