Sekitar 300 orang yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Menggugat Kinerja Dewan (Armada) berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Selasa, 12 Juli 2011. Mereka menolak agenda DPRD yang akan mengajukan interpelasi soal mutasi besar-besaran yang dilakukan Pelaksana Tugas Walikota Rahmat Effendi.
Koordinator Armada, Sirojudin, mengatakan agenda interpelasi hanya akan membuat suasana gaduh dan mengganggu pelayanan masyarakat. "Langkah Dewan justru menghalangi pejabat dalam melaksanakan tugasnya," kata Sirojudin.
Menurutnya, interpelasi yang diusulkan sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi tidak memiliki manfaat bagi kepentingan publik. Interpelasi terkait kebijakan mutasi juga merupakan pengalihan isu Dewan yang selama ini tidak bekerja optimal dengan tidak adanya peraturan daerah (Perda) baru yang dilahirkan. "Kami tidak ingin interpelasi ini menjadi alat politik Dewan," katanya.
Para demonstran sejauh ini masih meminta berdialog dengan anggota Dewan pengusung hak interpelasi. Hingga siang ini, hampir seluruh ruangan Fraksi dan Komisi di DPRD Kota Bekasi masih kosong. "Kalau tidak ada perwakilan Dewan, akan kami duduki gedung ini," ancam Sirojudin.
Sebelumnya, pimpinan DPRD Kota Bekasi menerima usulan interpelasi. Menurut Wakil Ketua DPRD Tumai, agenda penyampaian hak interpelasi sudah dibahas di Badan Musyawarah dan segera dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan.
Rahmat melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada 9 Juni lalu untuk mengisi beberapa pos yang kosong. Mutasi melibatkan 35 pejabat eselon dua.
